Pada prinsipnya tujuan kunjungan mereka itu ingin bertemu dengan sekretaris P dan P kota Binjai Abdul Harris maupun para Kepsek SMP,SMA dan SMK Negri mereka membawa foto copi kartu tanda pendaftaran penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2015/2016 ,sembari berharap dapat bernegosiasi ,bahwa nama dalam kertas fotocopi tersebut bisa masuk ke sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
Pantauan Delinewsonline jum’at (24/7) di sekretariat Dinas P dan P Kota Binjai sejumlah kalangan antri untuk bertemu dengan Sekretaris Dinas P dan P dan para Kepsek, mereka bincang –bincang di ruang kerja Sekretaris dan terlihat juga beberapa dari aparat penegak hukum yang ingin bertemu dengan Kadis P dan P Kota Binjai
Usai pertemuan ,saat Sekretaris Dinas P dan P keluar dari ruang kerjanya Deli News online mengkonfirmasi terkait adanya jalur sisipan melalui ujian tertulis PPDB ,Abdul Haris mengatakan,saya keluar dulu bang ada panggilan telepon selular dari pak Kadis ,nanti saja kita ketemu ,” ujar Harris sembari buru-buru keluar menuju ke mobilnya
Salah satu sumber Delinews Online di Dinas P dan P kota Binjai mengatakan,berdasarkan pengalaman tahun –tahun sebelumnya jalur sisipan PPDB tercemar dengan praktek KKN ,bahkan penggelembungan jumlah siswa yang diterima banyak terjadi sekolah SMP,SMA dan SMK negri terutama di sekolah-sekolah favorit di kota Binjai
Sumber Delinews online menjelaskan ada tiga potensi kecurangan yang terjadi didalam proses PPDB tahun ajaran 2015/2016 pertama soal kebocoran jawaban ujian kepada peserta yang memiliki kantong tebal (Berduit) dan peserta yang memiliki beking dan kedekatan dengan oknum-oknum di lingkungan Dinas P dan P kota Binjai
Potensi kecurangan yang kedua kata Sumber adalah penggelembungan jumlah siswa seperti yang terjadi pada tahun –tahun sebelumnya ,sedangkan potensi kecurangan yang ketiga lanjut sumber adalah soal penyisipan siswa dilakukan setelah proses penerimaan selesai umumnya dinikmati peserta yang memiliki beking dan peserta yang koceknya tebal
Untuk mengawasi PPDB tahun 2015/2016 tersebut diminta aparat penegak hukum (Kejari-Polresta ) Binjai dan kalangan LSM serta Ombudsman termasuk anggota DPRD turun langsung kesekolah-sekolah Negri di kota Binjai,jika hal ini dibiarkan terus menerus terjadi akan mempersulit orang miskin bersekolah di negri.
Liputan : M Arifin Pohan Drs
Editing : DC Editor and Managing Editor

