 |
| Illustrasi |
LANGKAT - DELINEWSONLINE : Perkebunan sawit dan karet yang memproduksi tandan buah segar (TBS) serta getah milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibawah naungan Dinas Perkebunan Sumut selalu saja menjadi gunjingan segar warga sekitar areal kebun.
Pasalnya kebun sawit aset Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tersebut, diduga pengelolaannya tidak transparans dan terkesan tertutup serta selalu menghindar.
Kebun sawit milik Pemerintah Sumut yang pengelolaannnya diserahkan kepada Ir HK seorang oknum PNS Dinas Perekebunan Sumut tersebut dikabarkan warga sekitar jarang masuk kekantor “ kalaupun masuk dia tidak kekantor, melainkan duduk diwarung yang letaknya agak berjauhan dari kantot itu “ ucap warga sekitar .
Saat ditanya wartawan sudah berapa lama oknum HK ditugaskan mengelola perkebunan tersebut.Menurut warga, "kalau HK sudah lama bertugas mengelola kebun itu, tapi kami sendiri yang bermukim disekitar kebun ini jarang sekali melihat kehadiran beliau“
"Kabarnya beliau juga punya perkebunan pribadi, tapI kami tidak tahu dimana tempatnya “, tutur warga kepada Prwito wartawan Delinewsonline. Masih menurut warga, "abang lihat saja pohon sawit milik perkebunan disbun daunnya terlihat tidak segar, seperti kekurangan pupuk dan perawatan.
Sementara kebun milik masyarakat sekitarnya, terlihat sangat segar bugar dan hasilnya agak jauh lumayan dibandingkan dengan milik disbun ucap warga yang identitas mereka minta dirahasiakan Delinewsonline.
Kita patut curiga dengan kinerja aparat Dinas Perkebunan Sumatera Utara yang mengelola kebun sawit disbun, kebun sawit yang begini luas hanya dipercayakan pada satu orang oknum PNS untuk mengelolanya.
Sedangkan kantor yang dibangun permanen di lokasi tersebut, hanya dijadikan pajangan dan tidak berpenghuni serta tanpa dilakukan perawatan. Termasuk bangku maupun meja kerjanya yang dipenuhi debu, hingga terlihat usang dan sangat jorok.
Seharusnya kebun sawit aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola Dinas Perkebunan Sumut tersebut dapat menjadi corong atau contoh bagi kebun masyarakat sekitarnya.
Namanya juga kebun milik Pemerintah, minimal memiliki karyawan yang setiap saat bisa ditemui untuk mendapatkan inpormasi mengenai teknis dan tata cara berkebun sawit yang baik dan benar bagi masyarakat yang ingin mencontohnya.
Apalagi masyarakat juga ingin mengetahui sistim kerja, yang dilakukan pejabat yang dipercayakan untuk mengurus kebun tersebut, berapa hektar luasnya, berapa hasil setiap hektarnya, sementara pengurus kebunnya saja datang disaat kebun lagi panen, itupun hanya sebentar hanya untuk mengambil uang hasil penjualan TBS dan karet .
Untuk itu warga sekitar berharap agar pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Sumut dapat mengoreksi kinerja anak buahnya yang dilapangan, jangan hanya menerima laporan dan upeti ucap warga tersebut. Saat ingin dikonpirmasi kepada Ir.H.Kamaluddin selaku pengelola kebun melalui telepon selular tidak aktif, di SMS selalu gagal.
Liputan : Prawito
Editing : DC Editor and Managing Editor
.jpg)
