Terkait dugaan korupsi bantuan ADB TA 2012 : Timsus Tipikor Kejari Stabat Geledah Diskanla Langkat

Posted by delinewsonline at 8:03 PM

Langkat - DELINEWS : Terkait dugaan korupsi yang melibatkan 2 tersangka, di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat. Tim Khusus Tipikor  Kejaksaan Negri  (Kejari) Stabat, secara resmi lakukan penggeledahan terhadap kantor institusi terkait, yang berada di lingkungan komplek perkantoran Bupati Langkat, sejak Senin pagi (23/2) hingga pukul 17.00 WIB.


Meskipun sejak pagi tim Tipikor Kejari Stabat melakukan penggeledahan, institusi yudikatif tersebut, baru berhasil menyita 34 item berisi  dokumen penting, terkait proyek bantuan berkelanjutan  (Saver). Yaitu berupa dokumen penting, terkait pengadaan  budidaya bibit ikan kerapu, bantuan Asian Development  Bank  (ADB)  Tahun Anggaran 2012 lalu, melalui Kementerian Perikanan Republik Indonesia berkisar Rp 700 Juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Henderi SH MH melalui Chandra Kirana SH (Kasi Pidsus) dan Jhon Leonard Hutagalung (Kasi Intel) menegaskan; “Selain data APBD Langkat Tahun Anggaran 2012, pihaknya masih mencari bukti proses lelang  sebagai Laporan Pertanggung Jawaban  (LPJ) anggaran”, tutur mereka kepada wartawan. Karena hanya mengandalkan salah satu  dokumen lelang dimaksud, belum lengkap. Tegas Chandra Kirana SH dan Jhon Leonard Hutagalung sebagai  mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Henderi SH MH memperjelas.

Chandra Kirana SH dan Jhon Leonard Hutagalung, ketika menyikapi pertanyaan wartawan menyebutkan; Tim melibatkan sejumlah personal  pidsus didampingi aparatur Polres Langkat. Namun kata Chandra Kirana SH, saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan maupun membawa sejumlah dokumen penting tersebut, penyidik tidak menemukan hambatan atau kendala.

Ketika dipertanyakan, tim melakukan penggeledahan serta penyitaan dokumen penting di kantor Itersebut, sangat berkaitan dengan ditetapkannya dua orang tersangka beberapa pekan lalu  dalam  kasus gratifikasi pengadaan  proyek saver (bantuan Asian Development  Bank  (ADB)  Tahun Anggaran 2012 lalu). Di antara tersangka S alias U PNS (Diskanla) dan Suk kalangan swasta bertindak sebagai rekanan proyek 2012 silam.

Sedangkan Kadis Perikanan dan Kelautan Langkat Ali Mukti Siregar sa’at tim melakukan penggeledahan, tidak berada ditempat. Chandra Kirana SH memprediksi operasi penggeledahan tersebut “bocor”, terbukti banyaknya pegawai di lingkungan Diskanla,  yang tidak berada di setiap ruangan kerja.

Sementara pihak yudikatif mengakui, awal mula terungkapnya kasus penyimpangan proyek tidak tepat sasaran  tersebut,  berdasarkan  laporan masyarakat. Tentang adanya kucuran dana, berupa bantuan proyek bibit ikan kerapu sebesar Rp 430 juta ditambah pengajuan pinjaman modal dari salah satu Bank senilai Rp 270 jutakepada 4 pengurus kelompok  budidaya tambak ikan.

Sehingga para kelompok budidaya seyogianya  menerima pengadaan berupa bibit, tapi diganti dengan uang.  Ironinya  tersangka S alias U yang berstatus PNS, diinformasikan bekerjsama untuk mendapat prtoyek dengan rekanan. Dengan catatan oknum PNS tersebut, secara otomatis memperoleh aliran dana dari rekanan, yang merupakan upaya perbuatan korupsi atau dapat dikategorikan sebagai kasus gratifikasi.

Secara terpisah, Kabid  Kelautan dan Budi Daya Diskanla Langkat Subiyanto, ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak mengetahui rencana penggeledahan di kantor tempatnya bertugas. Sembari Subiyanto mengaku dirinya tidak mengetahui persis terkait proyek Saver tersebut di atas. Argumentasi Subiyanto, ketika dana bantuan sever 2012 diluncurkan. Subiyanto mengaku belum bertugas di Diskanla, karena ia masih UPT di Kecamatan Babalan dan Brandan Barat”. Sementara yang menjabat Bendahara Saver 1992 saat itu “Jinter”, tuturnya. (BONO YUDHA/mge)