 |
| TUNTUT RELOKASI: Ratusan massa FKMPR melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota, Senin (14/3). Massa meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin agar direlokasi di tempat yang layak. |
MEDAN – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunitas Masyarakat Pinggiran Rel (FK-MPR) menggeruduk kantor Walikota Medan. Massa menuntut agar Pemko Medan segera merelokasi warga yang tergusur menyusul rencana yang akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membangun rel ganda (double track) di sepanjang Stasiun Kereta Api Medan sampai Belawan.
"Dimana Anda, pak Walikota? Anda sebaiknya keluar. Jangan anda bersembunyi di dalam sana. Jika tak digubris juga, kami siap runtuhkan kanor Pemko ini," teriak massa di depan gedung Balaikota, Senin (14/3).
Mendengar ucapan masa, seketika itu juga polisi gabungan dari Polresta Medan bersama Satpol PP membentuk barikade di depan pintu masuk. Petugas pun meminta warga jangan melakukan aksi anarkis.
"Mana janji-janji Anda saat pemilu? Jalan setelah duduk, Anda lupa dengan janji yang telah disampaikan," kesal massa lagi.
Tak lama berorasi, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution meminta deligasi untuk masuk ke dalam kantor. Dihadapan massa, Akhyar menyebutkan jika Pemko Medan menawarkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan sebagai tempat tinggal 673 KK yang tergabung dalam FK-MPR. Akhyar menilai rusunawa yang ditawarkan sangat manusiawi dan layak huni, sebab pembangunannya juga melalui kajian akademiknya.
"Solusi dari kami (Pemko Medan) menempati rusunawa di Kayu Putih dan Medan Labuhan. Jika kalian meminta lebih dari rusunawa, Pemko Medan tidak punya. Jika mau, silahkan berhubungan langsungh dengan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan, sebab merekalah yang menangani proses administrasinya," katanya.
Namun tawaran ini ditolak para delegasi. Selain dinilai tidak layak, mereka juga mengaku kesulitan untuk membayar uang sewanya. Karenanya, para delegasi menuntut agar Pemko Medan menyediakan rumah sederhana dan menjadi milik sendiri. Dengan tegas Akhyar menolaknya, sebab Pemko Medan tidak bisa menyediakan seperti yang menjadi tuntutan tersebut.
Pemko Medan bilang Akhyar, hanya punya rusunawa. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyikapi tuntutan massa FK-MPR tersebut. "Beliau (Wali Kota) bilang, itulah (rusunawa) yang dimanfaatkan untuk relokasi. Kalau menuntut yang lebih dari itu, kita tidak ada. Pemko tidak ingin memberi angin surga," ungkapnya.
Apabila tawaran itu disetujui, Akhyar mengatakan kepada para delegasi, warga sepulang dari Kantor Walikota sudah bisa berhubungan langsung dengan PD Pembangunan untuk mendapatkan rusunawa. Sebab, PD Pembangunan yang memanage dan menangani rusunawa. "Saya tidak tahu persis berapa jumlah keseluruhannya. Yang pasti saya jamin saudara-saudara tidak akan dipersulit untuk mendapatkannya!" tegasnya.
Ketika disinggung apakah ada kemungkinan Pemko Medan akan memberikan kelonggaran dengan memberikan insentif untuk tidak membayar beberapa bulan sewa rusunawa tersebut, Akhyar menegaskan tidak ada masalah. Intinya, dia ingin warga sepakat lebih dahulu untuk menempati rusunawa. Kalau warga setuju, barulah kita pikikan untuk memberikan insentif," jelasnya.
Namun para delegasi tetap menolak, mereka akhirnya memutuskan ruangan rapat. Selanjutnya mereka bergabung dengan ratusan warga yang telah menunggu di depan Kantor Wali Kota Medan. Lantaran tak puas, massa FK-MPR memblokir Jalan Kapten Maulana Lubis sehingga arus lalu-lintas macet total.
Untuk mengakibatkan kemacetan yang smekain parah, petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polresta Medan mengalihkan arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subro ke arah Jalan Imam Bonjol. Massa FK-MPR kemudian mencoba menerobos masuk Kantor Walikota dengan menggoyang-goyangkan pintu gerbang.
Namun upaya tersebut gagal, selain pintu gerbang dirantai dan digembok, aksi mereka juga mendapat perlawanan keras dari petugas Satpol PP dengan menahan dari dalam pintu gerbang tersebut. Selain petugas Satpol PP, aparat kepolisian juga tampak siaga untuk mengantisipasi kemungkinan massa Fk-MPR masuk. (ali)
Akhyar Usir Deligasi
Massa deligasi yang masuk bersama LBH Medan, Kontras Sumut, Teplok, Pergerakan Indonesia, Semar Institute, SMI Cabang Medan, GMNI UISU, BEM UMSU, BEM Nommensen, SBSI’92, Kesper, GMKI Cabang Medan dan Formapih Elsaka menemui Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution.
Begitu masuk ke ruangan rapat lantai 2, massa tidak melihat kehadiran Walikota Medan Dzulmi Eldin. Seketika itu juga terceletuk dari mulut Erwin Manalu dari elemen Kontras Sumut yang menuding Eldin cemen.
“Kita melihat hari ini, Walikota tidak hadir. Walikota cemen,” kata Erwin sembari mengacungkan jempol tangan kanannya mengarah ke bawah di hadapan Akyar Nasution.
Mendengar ucapan tersebut, Akhyar mendadak marah dan langsung mengusirnya dari dalam ruangan rapat. “Keluar kamu, keluar. Keluar kamu!” kata Akhyar sembari menunjuk Erwin yang sedang berdiri saat menyampaikan aspirasinya.
Suasana sempat mencekam ketika petugas Satpol PP ingin menyeret Erwin dari dalam ruangan. Bahkan seketika petugas kepolisian yang ada di dalam ruangan juga siaga.
Tak lama kemudian, sekitar 20 perwakilan yang dipimpin Ketua FK MPR Jonni Naibaho meninggalkan ruang rapat.
Ketua FK-MPR Jonni Naibaho meminta kepada Pemko Medan melalui Wakil Walikota Medan yang menerima mereka, untuk membuat kebijakan untuk menyediakan lahan relokasi.
“Kami tidak pernah mengklaim itu adalah lahan milik kami, tapi kami ini manusia yang ingin hidup layak. Kami tidak anti pembangunan, melainkan kami ingin kehidupan,” katanya.
(ali)
.jpg)
